Selamat Datang Di Good News!

Untuk berlangganan masukan Email Anda di sini:

Delivered by Good News

Showing posts with label hukum. Show all posts
Showing posts with label hukum. Show all posts

2 Ahmadiyah Harus Dibubarkan Melalui Pengadilan

2 komentator

Jakarta: Ahmadiyah tidak bisa dibubarkan tanpa melalui proses pengadilan. Apabila Ahmadiyah dibubarkan hanya gara-gara desakan kelompok tertentu maka menjadi tidak sehat untuk demokrasi. "Organisasi itu tidak bisa dibubarkan oleh negara tanpa proses pengadilan," ungkap Sekretaris Gerakan Tokoh Lintas Agama Salahuddin Wahid di Jakarta, Selasa (8/3).



Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng ini saat Ahmadiyah akan dibubarkan maka dimulai dari proses pengadilan. Pertama-tama dengan menerapkan pasal penistaan agama tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dari situ dapat dilihat apakah Ahmadiyah menodai agama sehingga layak dibubarkan.

Lebih jauh Gus Sholah mengatakan mendukung upaya dialog dalam menyelesaikan masalah ini. Dengan demikian akan diketahui perbedaan yang selama ini mencuat. "Ya saya kurang tahu, tetapi Menteri Agama pernah mengatakan akan melakukan dialog dengan semua pihak baik ormas agama maupun LSM, itu bagus sekali," ucap adik kandung mantan Presiden Abdurahman Wahid ini.

Read more>>.

2 Kapolri Janjikan Pekan Depan Realisasikan Pertemuan di KPK

2 komentator

Pertemuan antara Kapolri dan Jaksa Agung dengan KPK batal, Kamis (17/12/2009) kemarin. Pambatalan terkesan mendadak, karena konsumsi sudah disiapkan. Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) menjanjikan merealisasikan pertemuan di KPK pekan depan.

"Minggu depan. Karena tanggal 21 (Desember), harus ada di Surabaya juga," kata Kapolri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (18/12/2009) saat ditanya kapan akan ke KPK merealisasikan pertemuan yang batal.

Ditanya alasan mengapa membatalkan pertemuan dengan Jaksa Agung dan pimpinan KPK, Kapolri hanya mengatakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. "Ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu belum bisa dilaksanakan," kata Kapolri tanpa merinci kegiatannya.

Seharusnya, pertemuan Kapolri, Jaksa Agung dan pimpinan KPK di kantor KPK dilangsungkan Kamis pukul 17.00 WIB. Menurut Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja, pertemuan itu diagendakan dalam rangka koordinasi penegakan hukum.

sumber:detik.com

Read more>>.

1 Telkom Batal Akuisisi Indonesian Tower

1 komentator


PT Telkom Tbk (Telkom) menyatakan tidak akan melanjutkan rencana akuisisi saham PT Solusindo Kreasi Pratama (Indonesian Tower), karena tidak mencapai kesepakatan yang ditetapkan.

Keterangan pers Telkom di Jakarta, Minggu menyebutkan, batalnya akuisisi Indonesian Tower tesebut tidak akan menganggu bisnis perseroan.

Pada 18 Agustus 2008, Telkom melalui anak usahanya PT Dayamitra Telekomunikasi(Mitratel) sudah melakukan "conditional agreement" (perjanjian bersyarat) dengan Indonesian Tower untuk mengakuisisi 80 persen saham Indonesia Tower.

Vice President Investor Relations & Corporat Secretary Agus Murdiyanto menuturkan, transaksi tersebut tergantung pada penyelesaian beberapa kondisi tertentu dan penyesuaian yang telah disepakati.

"Dengan tidak terpenuhinya kondisi persyaratan tersebut, maka rencana akuisisi kepemilikan mayoritas di Indonesia Tower tidak akan dilanjutkan," tegasnya.

Batalnya rencana itu diutarakannya, tidak berdampak pada Mitratel yang tetap fokus mengembangkan bisnis menara telekomunikasi yang sudah dimiliki perusahaan.

Telkom berupaya mengakuisisi Indonesian Tower untuk memperkuat posisi Telkom Group karena menara adalah infrastruktur strategis bagi perusahaan.

Indonesian Tower pada akhir 2008 memiliki sebanyak 1.816 unit menara, atau perusahaan penyedia menara terbesar di tanah air.

Dalam rencana akuisisi itu Mitratel menunjuk HSBC sebagai "financial advisor" (penasehat keuangan) dan Melli Darsa & Co sebagai legal advisor (penasehat hukum).

sumber:antara.co.id

Read more>>.

8 Antasari Akan Gugat Keppres Pemberhentiannya Sebagai Ketua KPK

8 komentator


Antasari Azhar akan mengambil langkah-langkah menyusul keluarnya keputusan MK atas judicial review yang dimohonkan Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Antara lain, Antasari akan menggugat keputusan presiden tentang pemberhentian tetapnya sebagai ketua KPK.

"Kita akan melakukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)," kata pengacara Antasari, Juniver Girsang, saat skors sidang kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa Antasari, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Kamis (26/11/2009).

Juniver mengatakan, Keppres yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut bertentangan dengan hasil judicial review atas pemohon Chandra dan Bibit. MK mengabulkan permohonan pasal dalam UU KPK tentang pemberhentian tetap pimpinan KPK bila menjadi terdakwa dicabut.

"Tapi keputusan MK itu masih akan kita kaji lebih lanjut," kata Juniver.

Juniver menegaskan, upaya Antasari itu bukan dimaksudkan agar kliennya duduk kembali sebagai ketua KPK. Upaya itu semata-mata agar keputusan pemerintah dibuat secara konstitusional.

"Pak Antasari bukan mau kembali ke KPK, tapi semua harus diputuskan secara konstitusional," pungkas pria berkemeja lengan panjang warna biru ini.

Seperti diketahui, putusan MK pada Rabu kemarin menyatakan, putusan mulai berlaku bagi Bibit dan Chandra dan tidak berlaku surut.

sumber:detik.com

Read more>>.

0 ICW Pesimis Presiden Laksanakan Rekomendasi Tim 8

0 komentator

Presiden SBY akan menyikapi rekomendasi Tim 8 Senin (23/11) besok. Namun, Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah bisa menebak arah kebijakan SBY. Rekomendasi tidak akan dilaksanakan.

"Saya kira penghentian kasus Chandra-Bibit tidak akan dilakukan oleh presiden. Kita khawatir presiden tidak akan memuaskan," jelas Koordinator ICW, Emerson Yuntho kepada wartawan di kantornya, Jl Kalibata Timur IV D No 6, Kalibata, Jaksel, Minggu (22/11/2009).

Emerson menilai presiden masih setengah hati dan tidak akan punya keberanian untuk menghentikan kasus Chandra dan Bibit. "Dia cenderung berlindung 'kita serahkan ke proses hukum'," ungkapnya.

Beberapa hari lalu, pascakeluarnya rekomendasi Tim 8, presiden sempat mengatakan agar dia tidak dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bukan kewenangannya. Hal itu justru suatu indikasi bahwa rekomendasi Tim 8 tidak akan dijalankan oleh presiden.

"Presiden nantinya cenderung melakukan yang bersifat umum contohnya mafia hukum," tegasnya.

Hal itu juga, lanjutnya, malah menjadikan presiden tidak jelas posisinya dalam penyelesaian kisruh KPK dan Polri. Emerson mengkhawatirkan, presiden justru menjadi bagian untuk melemahan KPK.

"Kita khawatir, apa presiden jadi bagian pelemahan atau penguatan KPK?," tandasnya.


Sumber:detik.com

Read more>>.

0 Mabes Polri Akan Lanjutkan Kasus Bibit-Chandra

0 komentator


Mabes Polri akan tetap melanjutkan kasus pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Demikian dikatakan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Nanan Soekarna, Selasa (10/11).

Menurut Nanan, pihaknya hari ini telah menerima pengembalian berkas untuk ditambahkan saksi. Permintaan ini, kata Nanan, akan segera dicukupi. Pimpinan Polri menghormati dan menghargai saran, masukan, dan rekomendasi tim TPF. "Tapi kami sebagai penegak hukum harus mengemas itu dalam format hukum yang ada," kata Nanan.

Sebelumnya tim pencari fakta merekomendasikan kasus ini dihentikan karena menilai polisi kurang bukti untuk menjerat Bibit dan Chandra. Kesimpulan ini didapat setelah dalam beberapa hari bekerja dengan mewawancarai berbagai narasumber baik dari KPK, kepolisian, dan kejaksaan serta saksi-saksi dalam kasus Bibit.

sumber:liputan6 Read more>>.

Postingan Terbaru

Komentar Terbaru