Jakarta: Ahmadiyah tidak bisa dibubarkan tanpa melalui proses pengadilan. Apabila Ahmadiyah dibubarkan hanya gara-gara desakan kelompok tertentu maka menjadi tidak sehat untuk demokrasi. "Organisasi itu tidak bisa dibubarkan oleh negara tanpa proses pengadilan," ungkap Sekretaris Gerakan Tokoh Lintas Agama Salahuddin Wahid di Jakarta, Selasa (8/3).
Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng ini saat Ahmadiyah akan dibubarkan maka dimulai dari proses pengadilan. Pertama-tama dengan menerapkan pasal penistaan agama tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dari situ dapat dilihat apakah Ahmadiyah menodai agama sehingga layak dibubarkan.
Lebih jauh Gus Sholah mengatakan mendukung upaya dialog dalam menyelesaikan masalah ini. Dengan demikian akan diketahui perbedaan yang selama ini mencuat. "Ya saya kurang tahu, tetapi Menteri Agama pernah mengatakan akan melakukan dialog dengan semua pihak baik ormas agama maupun LSM, itu bagus sekali," ucap adik kandung mantan Presiden Abdurahman Wahid ini.
Read more>>.
Pertemuan antara Kapolri dan Jaksa Agung dengan KPK batal, Kamis (17/12/2009) kemarin. Pambatalan terkesan mendadak, karena konsumsi sudah disiapkan. Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) menjanjikan merealisasikan pertemuan di KPK pekan depan.
"Minggu depan. Karena tanggal 21 (Desember), harus ada di Surabaya juga," kata Kapolri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (18/12/2009) saat ditanya kapan akan ke KPK merealisasikan pertemuan yang batal.
Ditanya alasan mengapa membatalkan pertemuan dengan Jaksa Agung dan pimpinan KPK, Kapolri hanya mengatakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. "Ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu belum bisa dilaksanakan," kata Kapolri tanpa merinci kegiatannya.
Seharusnya, pertemuan Kapolri, Jaksa Agung dan pimpinan KPK di kantor KPK dilangsungkan Kamis pukul 17.00 WIB. Menurut Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja, pertemuan itu diagendakan dalam rangka koordinasi penegakan hukum.
sumber:detik.com








Bandung Time